Diduga Perusahaan Baso Jawir Belum Mengantongi Izin apapun Tapi Masih Terus Beroperasi

BERITA NEWS191 Dilihat

PATRONUSANTARA.com, -Kota Tangerang Diduga belum mengantongi izin dari Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), MUI, Perdagangan bahkan NPWP pajak penghasilan pun tidak ada. Perusahaan Bakso Jawir yang beralamat di Cipondoh Kota Tangerang, tetap berjalan terus dalam pembuatan pengolahan baso dan luput dari pengawasan pemerintahan setempat.

Menurut warga setempat yang tidak bersedia namanya dipublikasikan, tempat perusahaan yang mengolah makanan bakso olahan tersebut membuang limbahnya ke saluran air warga, telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun namun bahkan diduga telah memiliki cabang dibeberapa wilayah lainnya.

“Patut diduga sampai saat ini pihak perusahaan Bakso Jawir tidak memiliki ijin apapun, bahkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan pun kemungkinan tidak ada, coba saja tanya kesana,” ucap salah satu warga yang enggan namanya di tulis. Selasa (26/09/2023).

Awak media mencoba konfirmasi kepada pemilik Baso Jawir yang menurut warga setempat belum memiliki izin apapun. Bahkan setelah awak media datang baru dibuatkan SKU sepertinya perusahaan pengolahan Baso Jawir ini mengabaikan izin.

“Kami sudah izin dan koordinasi kepada Pak RW.01 Cipondoh Makmur Kota Tangerang setiap bulannya saya memberikan uang kepada pak RW,” ungkap Jawir di lokasi usahanya. Selasa (26/09/2023) siang.

Ditempat yang sama salah satu warga lainnya yang juga tidak mau di sebutkan namanya  berharap agar dinas terkait segera bertindak tegas, karena dampaknya sangat membahayakan warga sekitar.

“Kami takut mas, jika dibiarkan tanpa izin, perusahaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. apalagi jenis makanan ini banyak digemari anak-anak.” ucapnya.

Menurut undang-undang No 18 tahun 2012 Pasal 138; Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 140 setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah).

 

Pasal 137 (1): Setiap orang yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

Rizki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *